Awas, Ada Hukuman Bagi Pengguna Plastik Sekali Pakai
Tanggal Posting : Kamis, 2 Juli 2020 | 12:56
Pengirim : Dodi Rustandi - Dibaca : 119 Kali
Tas ramah lingkungan hidup

Jakarta, Jurnalinfo.com- Bagi Anda yang akan belanja, baik di pasar tradisional, maupun mini market, wajib membawa tas sendiri, bisa berupa tas kertas atau tas kain. Bagi pelanggar, akan dikenakan sanksi administratif bisa dikenakan kepada para pengelola apabila tidak melaksanakan kebijakan atau ketentuan tersebut.

Namun, pengawasan difokuskan kepada pembinaan sebelum masuk ke ranah sanksi administrasi. Tujuannya, memastikan pengelola maupun pelaku usaha menerapkan kebijakan ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

"Pelaku usaha pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat yang dengan sengaja membiarkan penyediaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di tempat perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis," ujarnya, Rabu (1/7)

Andono menjelaskan, teguran tertulis diberikan bertahap sebanyak tiga kali. Rinciannya, teguran tertulis pertama 14 x 24 jam, kedua 7 x 24 jam, dan ketiga 3 x 24 jam.

Jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 x 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, pengelola dikenakan uang denda secara bertahap mulai Rp 5.000.000 sampai Rp 25.000.000,

"Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administrasi uang denda bakal mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000.000 setiap tujuh hari," terangnya.

Andono menuturkan, pengelola yang tidak melaksanakan sanksi administratif uang denda dalam waktu lima minggu akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

"Pengelola yang telah diberikan pembekuan izin namun tetap tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembayaran uang denda oleh pengelola disetorkan melalui Bank DKI. Sedangkan, pembekuan dan atau pencabutan izin diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Perlu diingat, pemenuhan pembayaran denda tidak membebaskan pengelola dari kewajiban menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, jadi tetap harus menyiapkan," tandasnya.

DODI RUSTANDI 




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait

https://act.id
http://bintarojaya.id/
https://www.coca-cola.co.id/id/home
Berita Populer
Berita Terbaru
Rabu, 8 Mei 2013 | 18:48
Minggu, 17 Februari 2013 | 22:30
Selasa, 4 Juni 2013 | 23:33
Jumat, 27 Desember 2013 | 13:00
Kamis, 16 Mei 2013 | 16:17
Kamis, 24 Maret 2016 | 08:22
Selasa, 11 Februari 2014 | 14:01
Senin, 11 November 2013 | 17:45
Sabtu, 10 Agustus 2013 | 18:12
Senin, 26 Agustus 2013 | 08:15
Senin, 18 Maret 2013 | 19:24
Kamis, 12 Sepember 2013 | 10:32
Senin, 15 Juli 2013 | 14:44
Selasa, 10 Sepember 2013 | 01:41
Rabu, 29 Januari 2014 | 21:09
Katalog Berita

JURNAL NASIONAL

JURNAL HIBURAN

JURNAL PARIWISATA

JURNAL INTERNASIONAL

JURNAL URBAN

loading...
target=_blank>


target=_blank>