Bawaslu Minta KPU Batalkan Pencalonan Bupati Jayapura
Tanggal Posting : Jumat, 22 Sepember 2017 | 20:41
Pengirim : redaksi - Dibaca : 15 Kali

Jakarta, Jurnalinfo.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi pembatalan terhadap calon Bupati petahana Jayapura, Mathius Awoitauw. Sanksi tersebut dikeluarkan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran dengan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah.


"Bawaslu berkesimpulan laporan tersebut (laporan dugaan pelanggaran oleh Godlief Ohee) memenuhi unsur pelanggaran sehingga kami menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada) tersebut yakni memberikan rekomendasi kepada KPU RI agar menindaklanjuti ke KPU Provinsi agar membatalkan calon bupati atas nama Mathius," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan persnya, Kamis (21/9/2017).

Dia mengatakan, rekomendasi sudah disampaikan Rabu (20/9/2017). Rekomendasi tersebut disertakan dengan satu bundel kajian Bawaslu terhadap pelanggaran.

Abhan menyampaikan, rekomendasi diambil berdasarkan hasil pleno Ketua dan Anggota Bawaslu. Rapat pleno mengkaji fakta-fakta yang ada dan pemeriksaan serta klarifikasi pihak-pihak yang terkait yaitu terlapor, pelapor, saksi yang kompeten. Bawaslu, kata dia, juga meminta pendapat ahli.

"Akhirnya Bawaslu berkesimpulan bahwa Mathius Awoitauw memenuhi atau melanggar ketentuan undang-undang 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dengan melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura," lanjut mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, berdasarkan perintah UU, petahana seharusnya menghindari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang kepada ASN. "Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak konstitusional dan netralitas ASN. Belajar dari hal ini, kami berharap semua pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan ini untuk selalu taat dengan peraturan perundang-undangan," ujar Dewi pada kesempatan yang sama.

Anggota Bawaslu RI Frizt Edward Siregar mengatakan, merekomendasikan pembatalan hanya berlaku bagi calon bupati saja. Adapun pencalonan wakil bupati tidak dibatalkan. Dia juga mengatakan, rekomendasi tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi KPU.

Ia juga mengingatkan agar pemberian sanksi ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang terutama kepala daerah yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada agar menggunakan kewenangan dengansangathati-hati. "Hati-hati dalam proses mutasi karena semua telah diatur dalam undang-undang", Ujar Fritz. REI 




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Populer
Berita Terbaru
Rabu, 8 Mei 2013 | 18:48
Minggu, 17 Februari 2013 | 22:30
Selasa, 4 Juni 2013 | 23:33
Jumat, 27 Desember 2013 | 13:00
Kamis, 16 Mei 2013 | 16:17
Kamis, 24 Maret 2016 | 08:22
Senin, 11 November 2013 | 17:45
Selasa, 11 Februari 2014 | 14:01
Senin, 26 Agustus 2013 | 08:15
Sabtu, 10 Agustus 2013 | 18:12
Senin, 18 Maret 2013 | 19:24
Kamis, 12 Sepember 2013 | 10:32
Senin, 15 Juli 2013 | 14:44
Selasa, 10 Sepember 2013 | 01:41
Rabu, 29 Januari 2014 | 21:09
Katalog Berita

Nasional

Hiburan

Pariwisata

Ekbis

Komunitas

Urban

Kesehatan

Internasional

Olah Raga

loading...
target=_blank>


target=_blank>