Menteri Akan Turun ke Daerah Konflik
Tanggal Posting : Rabu, 20 Februari 2013 | 00:23
Pengirim : redaksi - Dibaca : 706 Kali

Jakarta, Jurnalinfo--Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, sejumlah menteri yang terkait dalam bidang politik, hukum dan keamanan akan turun ke daerah untuk mencegah konflik. Daerah konflik ini akan diberi perhatian khusus agar situasi politik, hukum, dan keamanan tetap terjaga dengan baik.

"Sejumlah daerah rawan konflik sudah terpetakan, menteri-menteri polhukam akan segera turun ke lapangan untuk mencegah konflik," kata Menhan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa.

Turunnya sejumlah menteri ke daerah yang rawan konflik, kata dia, dalam rangka mencegah dan merehabilitasi konflik di daerah. Selain itu, untuk menyosialisasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Menurut dia, Inpres tersebut bukan merupakan aturan kohersif, melainkan merupakan mekanisme yang diminta Presiden agar pejabat daerah aktif menangani konflik.

"Cukup banyak potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia. Untuk itu, menteri harus turun ke lapangan untuk meredam," jelasnya.

Salah satu potensi konflik adalah pelaksanaan pemilu kepala daerah. Menhan menyebutkan, ada sejumlah pilkada yang disusupi terorisme.

"Oleh karenanya, kita harus waspada. Kepala daerah harus kita beritahu dan kita sadarkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Keamanan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hal itu dikatakan oleh Djoko dalam konferensi pers usai Rapat Kerja Pemerintah 2013 menanggapi kekahwatiran terjadinya tumpang-tindih kewenangan penanganan keamanan dalam inpres tersebut.

"Inpres itu tidak akan keluar dari UU, dan mengacu banyak UU. Dua yang utama UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, tidak akan keluar dari UU, jangan diartikan macam-macam," ujarnya. Ia mengatakan bahwa inpres itu akan mendukung lebih lanjut dari amanat UU. Misalnya, dalam UU Penanganan Konflik Sosial Pasal 9 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat.

Selain itu, juga dalam UU Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Inpres tersebut diterbitkan, kata Menkopolhukam, guna meningkatkan efektivitas penangan konflik sosial secara terpadu. Hal ini didasarkan pada evaluasi sebelumnya masih banyak konflik sosial yang terjadi belum tertangani secara tuntas.

Akibatnya, banyak pihak dan tokoh yang menuding pemerintah melakukan pembiaran. Meskipun, pemerintah tidak pernah melakukan pembiaran terhadap konflik yang terjadi di mana pun.

Menko Polhukam mengemukakan, dengan adanya Inpres ini maka diharapkan kepala daerah dan unsur musyawarah pimpinan daerah seperti Panglima Kodam dan juga Kepala Kepolisian Daerah dapat berkoordinasi dengan lebih baik, meski selama ini sudah ada payung hukum dalam bentuk Undang-Undang namun karena masih bersifat masing-masing maka Inpres ini diharapkan bisa menjadi salah satu titik penyambungnya.

"Jadi ini lebih latar belakangnya tentang meningkatnya konflik sosial. Konfliknya tidak apa-apa, tapi yang cenderung mengarah ke tindak kekerasan. Jadi ada kekerasan yang kita semua paham dan signifikan dan ada penanganan yang belum tuntas, sehingga ada kesan dari publik seolah-olah ada pembiaran (oleh aparat atau negara-red), padahal tidak dibiarkan," kata Djoko Suyanto.

Ia menambahkan, substansi dari Inpres tersebut adalah bagaimana menangani gangguan kamtibmas dalam negeri secara terpadu. Bahkan, komando pengendali inpres itu berada di tangan kepolisian. Jangan hanya jadi tanggung jawab Polri atau TNI saja namun menjadi tanggung jawab semua, kepala daerah, terpadu. Peningkatan efektifitas penanganan terhadap kekersan dan konflik yang cenderung meningkat sesuai (peran-red) instansi masing-masing atar dasar perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada lagi kesan ini menjadi penanganan masing-masing atau saling mendahului, katanya.

"Inpres ini lingkupnya tertib sipil. Karenanya, ketika dalam penanganan konflik dengan melibatkan aparat TNI, maka kendali tetap di Polri. Dalam tertib sipil, komando ada di Polri (meski ada perbantuan pasukan dari TNI)," tutur Djoko. (Reza Indrayana)




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Populer
Berita Terbaru
Rabu, 8 Mei 2013 | 18:48
Minggu, 17 Februari 2013 | 22:30
Selasa, 4 Juni 2013 | 23:33
Jumat, 27 Desember 2013 | 13:00
Kamis, 16 Mei 2013 | 16:17
Kamis, 24 Maret 2016 | 08:22
Senin, 11 November 2013 | 17:45
Selasa, 11 Februari 2014 | 14:01
Senin, 26 Agustus 2013 | 08:15
Sabtu, 10 Agustus 2013 | 18:12
Senin, 18 Maret 2013 | 19:24
Kamis, 12 Sepember 2013 | 10:32
Senin, 15 Juli 2013 | 14:44
Selasa, 10 Sepember 2013 | 01:41
Rabu, 29 Januari 2014 | 21:09
Katalog Berita

Nasional

Hiburan

Pariwisata

Ekbis

Komunitas

Urban

Kesehatan

Internasional

Olah Raga

loading...
target=_blank>


target=_blank>