Walikota Tangerang Damai Soal Poltek Imigrasi dan Ilmu Pemasyarakatan
Tanggal Posting : Kamis, 18 Juli 2019 | 17:01
Pengirim : Dodi Rustandi - Dibaca : 145 Kali
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim

Jakarta, Jurnalinfo.com- Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sepakat mencabut laporan mereka ke polisi. Kesepakatan itu tercapai usai Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto dipertemukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7/2019) siang.

Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Hadir juga Gubernur Banten Wahidin Halim. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Usai pertemuan, Hadi menyatakan bahwa Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham sepakat berdamai.

"Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya akan menarik seluruh pengaduan," kata Hadi. Selain mencabut pengaduan, Hadi juga menyebut Pemkot Kota Tangerang akan mengaktifkan kembali sejumlah pelayanan publik yang dihentikan di lahan Kemenkumham.

Sementara terkait permasalahan IMB Politeknik milik Kemenkumham, menurut Hadi, hal itu akan diselesaikan dengan bantuan Gubernur Banten dalam jangka waktu tiga hari kedepan.

"Ini kan baru selesai pertemuan. Habis ini langsung saya telpon suruh cabut," kata dia. Sementara untuk pelayanan publik di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang, menurut dia juga sudah tak ada masalah.

"PJU  dari semalam sudah kita nyalakan, kemarin dapat arahan dari Kemendagri dan sudah kita nyalakan, pertemuan hati ini semoga membuat ke depan lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Menhukham, Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit.

Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Banten.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Karena sindiran itu, Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang. Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah. DODI RUSTANDI




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Populer
Berita Terbaru
Rabu, 8 Mei 2013 | 18:48
Minggu, 17 Februari 2013 | 22:30
Selasa, 4 Juni 2013 | 23:33
Jumat, 27 Desember 2013 | 13:00
Kamis, 16 Mei 2013 | 16:17
Kamis, 24 Maret 2016 | 08:22
Selasa, 11 Februari 2014 | 14:01
Senin, 11 November 2013 | 17:45
Senin, 26 Agustus 2013 | 08:15
Sabtu, 10 Agustus 2013 | 18:12
Senin, 18 Maret 2013 | 19:24
Kamis, 12 Sepember 2013 | 10:32
Senin, 15 Juli 2013 | 14:44
Selasa, 10 Sepember 2013 | 01:41
Rabu, 29 Januari 2014 | 21:09
Katalog Berita

Nasional

Hiburan

Pariwisata

Ekbis

Komunitas

Urban

Kesehatan

Internasional

Olah Raga

loading...
target=_blank>


target=_blank>